Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘masyarakat lokal’

a.    Latar Belakang
Pasca reformasi ekspresi masyarakat sipil (civil society) dalam ranah demokrasi kembali hidup. Faultier (2001) dikutip Dzuriyatun Toyibah menjelaskan bahwa sejak reformasi 1998 tengah terjadi peningkatan fungsi masyarakat sipil . Fenomena peningkatan fungsi masyarakat sipil di tingkat lokal berkembang seiring waktu. Dan hal ini terlihat dengan gerakan-gerakan berdasarkan, etnis, kelompok, dan komunitas-komunitas lokal di Indonesia seperti gerakan masyarakat Tengger, Kajang, Dayak, Bajo, Samin, Mangir, dan komunitas lain yang melibatkan etnis/adat yang kembali mewarnai alur demokrasi di Indonesia.

Suharko (Merajut Demokrasi, 2005 : 114) tentang seputar isu-isu kapasitas NGO Indonesia yang mengutip Hikam bahwa ada tiga kapasitas utama yang dimiliki NGO Indonesia, pertama, jumlah NGO yang cukup banyak dan menyebar secara nasional, khususnya di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan sebagainya, merupakan hal spektakuler. Bahkan di kota Kabupaten sekalipun, dapat ditemukan NGO-NGO (kecil) yang terlibat dalam program pengembangan masyarakat dan advokasi. Kedua, NGO mempunyai variasi program dan proyek dan memungkinkannya menjangkau banyak daerah dengan kulrutr yang berbeda-beda, bahkan di daerah terpecil sekalipun. Ketiga, NGO telah diterima secara baik di tengah masyarakat.

Bangunan masyarakat sipil (NGO sebagai contoh) di tingkat lokal sebenarnya potensial dalam membangun fondasi demokrasi. Namun fungsi masyarakat sipil ditingkat lokal selalu mengalami pelemahan dan peminggiran. Ketidakberdaayaan mereka dalam melawan kuasa (baca : negara) menjadi cerita yang menarik dalam menubuhkan kesadaran kritis untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Misalnya saja, pengambilan kebijakan, hak-hak atas kedaulatan sosial budaya, dan hak atas sumber daya alam yang mereka diami.

Pengalaman penulis yang pernah berinteraksi di masyarakat Bajo, dan masyarakat adat di Sulawesi Selatan memberi gambaran bahwa ketidakmampuan mereka dalam pengambilan kebijakan karena kurangnya perwakilan dan suara-suara minoritas kurang menjadi perhatian dari negara. Kurang aktor-aktor terdidik diatantara mereka (kalaupun ada aktor yang berpendidikan namun menjadi “alat” kekuasaan).

b.    Civil Society

Masyarakat sipil merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan pada negara dan pasar, percaya diri, mandiri, sukarela, serta taat terhadap nilai dan norma-norma dalam negara hukum (Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, 2010) dikutip Kompas, (19/01/2011). Sutoro Eko dalam diawal pengatarnya di buku Larry Diamond (2003), menyebutkan bahwa jalan menuju demokrasi termasuk konsolidasi demokrasi, berangkat dari aksi kolektif gerakan sosial dalam masyarakat sipil. Lanjutnya masyarakat sipil adalah ruang dan aktor penting dalam gerakan sosial menuju demokrasi. Ide masyarakat sipil mencapai ketenaran dalam wacana politik dan pembangunan pada dua dekade belakangan ini. Terutama berhubungan dengan gelombang demokratisasi yang berturut-turut, bermula di amerika latin, dan eropa timur, dan menyenbar ke seluruh dunia sedang berkembang. (hal. xxvii).

Masyarakat sipil di aras lokal nampak jelas dalam perkumpulan atau organisasi dalam bentuk  organisasi keagamaan atau kelompok-kelompok organisasai lainnya. Dalam tesis yang lain, Suharko (isu-isu seputar Civil society, 2005) dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin  menegaskan bahwa organisasi masyarakat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) jika terpenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah
1.    kelompok-kelompok non-partisan yang berhikmad pada masalah lingkungan dan agraria, perlindungan konsumen, hak-hak perempuan, etnis minoritas, kelompok masyarakat adat, kaum difable dan korban-korban lain dari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan;
2.    kelompok yang memiliki keperdulian dan aktifitas yang terkait dengan upaya tujuan-tujuan publik. Kelompok ini ditengarai sebagai pihak yang lebih tertarik pada peran ‘pengawasan’ kebijakan publik seperti perubahan kebijakan, reformasi kelembagaan, akuntabilitas negara dan seterusnya.
3.    Organisasi dalam kategori ini juga memiliki komitmen untuk mempromosikan terbukanya ruang publik secara setara bagi setiap individu tanpa berpretensi untuk memonopoli atas dasar keyakinan, afiliasi politis serta sentimen agama dan etnisitas.
4.    Kelompok ini dapat diakses oleh warga dan terbuka bagi deliberasi publik.
Selanjutnya Novri Susan, Menyerdhanakan civil society seperti kalangan NGOs (non government organitations/lembagaswadaya masyarakat), dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan professional yang didalamnya ada kelompok keagamaan yang kritis independen, kaum bisnis maupun media.

Jika mengacu pada pengertian dan syarat beberapa pengertian diatas, maka komunitas adat atau masyarakat lokal masuk dalam kerangka civil society. Namun bagemana pengaruh mereka dalam hal proses demokrasi ? hal ini yang menjadi permasalahan itu. (pembahasan akan diulas dibagian bab pembahasan).

Sejarah masyarakat sipil pada awalnya merupakan konsep sekuler karena adanya penentangan ilmuwan pada kekuasaan gereja (yang absolut) di abad pertengahan. Kemudian berlanjut pada lahirnya sikap liberal yang mengakui hak-hak individu untuk mengartikulasikan otonomisasi di setiap pilihan-pilihan hidupnya. Akibat adanya sikap liberal ini maka ia membutuhkan ruang umum (public sphere) dan jaminan hukum (law) serta public discourse .

Hal ini mengafirmasi bahwa masyarakat sipil menjadi ruang yang dalam bahasa Habermas ruang publik yang nantinya menjadi warna dalam demokrasi di Indonesia. Namun pluralisme masyarakat di Indonesia bisa saja menjadi penghalang dalam membangun masyarakat sipil. Namun kerangka demokrasi selalu mengandalkan masyarakat sipil di tingkat di tingkat lokal karena proses demokrasi lebih banyak dipengaruhi oleh masyarakat terutama di arena lokal. Misalnya saja gerakan masyarakat desa dan komunitas adat tertentu ternyata mampu mempengaruhi jalannya demokrasi di Indonesia.

c.    Ciri-ciri Demokrasi
Dalam tulisan ini tidak dijelaskana secara gambalang arti demokrasi, tanpa mengurangi makna demokrasi itu sendiri. Namun ciri-ciri demkorasi tetap digali dari pemikir Franz Magnis Suseno. Menurutnya, ada delapan ciri negara demokratis, namun hanya beberapa yang penting yang menurut penulis cukup mewakili ciri-ciri demokrasi, diantaranya :
Ciri-ciri Negara Demokratis Menurut Robert Dahl dan Miriam Budiarjo
Robert Dahl                                                                                                                      Miriam Budiarjo
1    Pejabat yang diplih                                                                                                 Perlindungan konstitusional
2    Pemilihan yang bebas dan fair                                                                           Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3    Hak pilih yang mencakup semua                                                                      Pemilihan umum yang bebas
4    Hak untuk menjadi calon suatu jabatan                                                        Kebebasan menyatakan pendapat
5    Kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tertulis                        Kebebasan berserikat/berkumpul dan beroposisi
6    Informasi alternatif                                                                                               Pendidikan kewarganegaraan
7    Kebebasan membentuk asosiasi                                                                      Kebijakan politik ditetapkan atas dasar kehendak mayoritas

Demokrasi bersifat relatif, kontektual dan dinamis. Relatif berarti tuntutan etika politik hanya berlaku sejauh siatuasi yang memungkinkan pelaksanaannya. Dalam hal ini negara melindungi nilai-nilai dan kepentingan-kepeintingan paling dasar masyarakatnya. Pemerintah berperan sebagai “bapak” bagi setiap elemen kemasyarakatan. (mencari sosok demokrasi : 66).
Selanjutnya, Magnis Suseno menjelaskan bahwa dinamis artinya demokrasi sendiri mapun ciri-cirinya berkembang terus. adalah bentuk kenegaraan yang tidak pernah dan memang tidak mungkin pernah selesai. Tak ada “demokrasi maksimal”.

d.    Hak Masyarakat Sipil di Aras Lokal

Meningkatnya jumlah konflik yang melibatkan SARA maka perlu kiranya memperbaiki kondisi hak asasi manusia dalam hal ini peningkatan hak-hak bagi masyarakat adat dan kelompok minoritas. Buku yang membahas tentang Kelompok Minoritas dan Masyarakat Adat, (Anne-Christine Bloch, 2001 : 397 ) menyimpulkan bahwa sebagian besar konflik di dunia saat ini merpakan konflik etnis negara, ditimbulkan oleh pertikaian internal untuk memperbutkan kekuasaan. Hasil peneltian dari Lembaga Penelitian untuk Pembangunan Sosial PBB yang mempelajari kaitan antara konflik etnis dan pembangunan sosial, telah meneliti sekitar 50 konflik etnis dan menyimpulkan bahwa mayoritas konflik tersebut berakar pada gangguan ekonomi dan perebutan sumber daya langka. Ketengangan kemudian meledak menjadi konflik kekerasan karena dimanipulasinya perbedaan dan ketidaksetaraan etnis.
Pengalaman penulis ketika berada di Ambon dua tahun silam pasca konflik ternyata masih menyimpan trauma tersendiri bagi masyarakat. Menurut salah seorang warga, konflik berawal ketidakseimbangan antara pendatang dan pribumi yang dalam merebutkan ruang untuk mencari nafkah. Hampir semua ruang dikuasai oleh pendatang, Bugis, Buton dan Jawa mengakibatkan kecemburuan sosial bagi pribumi yang berujung pada konflik dan kemudian dimanipulasi menjadi konflik SARA.

Selain konflik Ambon, Poso dan Papua, konflik lain bisa saja muncul yang melibatkan etnis dan adat jika terjadi ketidakseimbangan pembangunan. Perlunya memberi hak bagi masyarakat adat dan minoritas bagi negera menjadi penting untuk menciptakan kehidupan yang damai. Sayangnya, masalah-masalah horizontal sebenarnya tidak harus terjadi jika fungsi masyarakat sipil berjalan dengan baik. Masyarakat sipil dianggap sebagai salah satu alternatif dalam membendung kekuasaan negara dan kekuasaan global.
Deklarasi PBB tentang Hak Kelompok Minoritas dalam pasal 27. Pasal 2 (1) menetapkan “hak untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan menjalankan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri”, yang berbeda dan perumusan negatif, yaitu “tidak boleh mengabaikan hak tersebut”, sebagaimana ditemukan dalam pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan politik. Selanjutnya dalam pasal 4 (2) “negara harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan kondisi menyenangkan yang memungkinkan orang-orang yang tergolong kelompok minoritas untuk mengungkapkan ciri khas mereka dan untuk menetapkan kewajiban bagi negara untuk mendorong kegiatan ekonomi dan sosial tertentu yang dilakukan oleh komunitas minoritas.
Ironisnya, masyarakat lokal di Indonesia selalu mengalami pelemahan dan peminggiran dari proses demokratis. Kondisi ini seakan mereka mengalami demokrasi parokhial-sebagai warga negara, namun tidak tahu hak dan kewajiban. Bisa saja ini terjadi karena negara tidak memberi peluang bagi komunitas lokal untuk berkembang dan ikut berpartisipasi sehingga yang terjadi kemudian mereka seakan-akan menjadi liyan (other) terpisah dari hiruk-pikuk, keramaian, tinggal diruang-ruang sunyi, terpencil, dan menepi di daratan-daratan jauh dari demokrasi. Kondisi ini banyak terjadi di komunitas lokal di Indonesia semisal, Suku Bajo, Dayak, dan suku-suku lainnya.

Seyogyanya dilakukan negara (pemerintah) adalah merangkul dan membangun komunikasi pada tingkat akar rumput-komunitas lokal dalam menopang demokrasi. Bagaiamanapun juga, komunitas lokal adalah aset bangsa. Suatu elemen penting dalam mewujudkan demokrasi.

e.    Konsolidasi Masyarakat Sipil di Aras Lokal Dalam Menopang Demokrasi

Konsolidasi menurut Larry Diamond mencakup pembiasaan, dimana norma-norma, prosedur-prosedur dan harapan-haraprr tentang demokrasi menjadi sedemikian terinternalisasi sehingga para aktor secara rutin, secara mekanis, mencocokkan diri dengan aturan mainnya yang tertulis dan tidak tertulis, bahkan ketika mereka sedang berkonflik dan bersaing.
Konsolidasi memerlukan lebh dari sekedar komitmen pada demokrasi secara abstrak, bahwa demokrasi pada prinsipnya adalah bentuk terbaik pemerintahan. Suara rakyat menjadi penting dalam ranah demokrasi. Suara ini menjadi berarti ketika diintrodusir dalam kehidupan yang berkeadilan, setara dan sejahtera. Adanya struktur dalam masyarakat untuk menghidupka ruh demokrasi memang tidak gampang, diperlukan prasyarat penting dalam demokrasi.

Menurut Franz Magnis Suseno, tuntutan-tuntutan agar diwujudkan struktur demokratis dari adanya syarat-syarat yang memadai. Salah satu syarat terpenting dan hakiki yang ditegaskan oleh para pakar perlu sekarang dibicrakan, yaitu adanya konsensus dasar demokratis sendiri (mencari sosok demokrasi, 1997 : 51) . Adapun syarat-syarat utama dalam pandangan Magnis Suseno diurai antara lain :

PERTAMA, bahawa mekanisme demokratis sendiri harus wajar, artinya harus berjalan, dan berjalan sesuai dengan maksudnya. Karena kalau demikian, aturan main demokratis menjamin sesuatu yang meruapakan salah satu unsur hakiki demokrasi yang paling bernilai; kesamaan akses terhadap kekuasaan. Syarat KEDUA, lebih menentukan lagi. Minoritas akan bersedia menerima keputusan mayoritas dan main menurut demokrasi. Apabila kepentingan mereka yang paling fundamental tidak dapat diganggu gugat oleh mayoritas. Itulah sebabnya demokrasi hanya dapat berjalan apabila hak-hak asasi manusia semua kelompok dan golongan dalam masyarakat di akui.

Sedangkan syarat KETIGA, erat hubungannya dengan syarat kedua : kepartaian tidak boleh bersifat murni primordial. Apabila suatu partai secara eksklusif mewakili suku mayoritas, suku perwakilan, minoritas selalu akan kalah, bukan karena opsipolitik mereka tidak mendapat dukunga, melainkan mereka minoritas. Tidak mungkin dakan aturan main demoktatis de facto akan merupakan sarana sektarian suku mayoritas untuk melegitimasi diskriminasi terhadap suku minoritas.

Ada beberapa contoh yang bisa dijadikan diskursus bagaimana peran besar masyarakat sipil terutama gerakan dari kelompok minoritas/masyarakat kecil, masih segar dalam ingatan kasus Prita dan RS. Omni Internasional, dukungan Bibit – Chandra, (walau dalam pembahasan berfokus pada komunitas lokal), belum lagi dengan gerakan masyarakat sipil di Tunisia (kasus global) dan timur tengah yang akhir-akhir ini menjadi isu menarik dari gerakan sosial, dan gerakan dukungan lain yang berbasis masyarkat sipil nyatanya mampu memberi pengaruh besar dalam proses demokratisasi. Ini bisa menjadi modal sosial dalam masyarakat jika ditumbuhkan diskursus masyarakat sipil.

Konsolidasi terhadap kaum minoritas dianggap penting untuk dirangkul dalam prosesi demokrasi. Ketidakterlibatan kaum minoritas dalam proses  demokrasi sering mengakibatkan pada konflik. Untuk itu peran negara sebagai pelindung, memberi ruang pada komunitas kecil baik adat, aliran agama dan keyakinan untuk berekspresi. Banyak konflik yang melibatkan etnis, dan konflik yang sifatnya horizontal karena lemahnya fungsi negara dalam menjamin komunitas-komunitas lokal yang sifatnya minoritas.
Sekali lagi menguti Magnis Suseno yang mengambil pernyataan Hatta bahwa rakyat perlu dididik agar mampu berdemokrasi. Agar partisan berlajar bertanggung jawab dan bertoleransi terhadap pendapat-pendapat yang berbeda-beda dan belajar menjadi mampu untuk beroposisi. Mewaspadai primordialistik. Meskipun dikehidupan politik di Indonesia tegas-tegas tidak primordialistik– didasarkan atas pancasila dan wawasan kebangsaaan – akan tetapi perlu diwaspadai kelihatan dari 3 pengalaman selama masa demokrasi parlementer. Keberhasilan penciptaan konsensus demokratis masyarakat juga selalu sangat ditentukan dari apakah pelbagai minortas merasa cukup aman dan diakui identitas dan keberadaannya. Karena hanya kalau merasa aman mereka membuka diri terhadap mekanisme prinsip mayoritas.

Inilah persoalan utama dari komunitas lokal atau kelompok minoritas, persoalan pengakuan dan perlindungan menjadi persoalan utama. Upaya membangun demokrasi yang kuat dari suatu bangsa memungkinkan adanya kekuatan masyarakat sipil. Olehnya itu, pemerintah seyogyanya mendengar aspirasi rakyat/komunitas lokal yang telah lama terpinggirkan oleh suatu rezim. Pemerintah patut mendengar aspirasi masyarakat sipil. Bernard Joseph Esposo Guerrero ilmuan sosial dari Philipina memberikan tawaran alternatif bagaimana masyarakat sipil menopang demokrasi, dua jalan itu antara lain :

...First, we should assume that civil society groups develop at different time lengths in learning the correct strategies towards the state…Second, and more importantly, state officials are always compelled to satisfy a lot of sectors within the civil society. These sectors are undeniably crucial for their reelection, getting a voting base of disparate groups is enough for a win.

Asumsi Guerrero tentang masyarakat sipil paling tidak memberikan, pertama. Kelompok masyarakat sipil dalam suatu waktu memberi pelajaran penting untuk  negara. Kedua, aparat negara selalu dipaksa untuk memberikan pelayanan terbaik di beberapa sektor pada masyarakat sipil . Masyarakat sipil menjadi penentu dalam pemilihan. Pelajaran penting yang bisa dipetik adalah pentingnya menjaga masyarakat sipil dalam merangkul dan memberikan pelayanan demi membangun demokrasi. Guerro menambahkan pula bahwa :

Mechanisms for civil society penetration should always be fair not only towards the state, but in between the groups, so as to prevent the dominance of a single group over the others. Bureaucrats should be expected to defend their policy proposals towards these groups. At the same time, civil society groups should learn the proper narratives and strategies to take when influencing the state, to ensure they have a heard voice. Somewhere when these two expectations on both state and civil society converge, we might achieve our goal of serving for the broader interests of society.

Tesis ini merefleksikan bahwa antara negara dan masyarakat sipil penetrasi harus berjalan dengan adil tidak dengan mendominasi satu dengan lainnya. Jika negara mendominasi maka akan terjadi otoritarianisme seperti era orde baru. Ada sebuah harapan ada “titik jumpa” antara negara dan masyarakat sipil dalam menciptakan tujuan bersama. Paling tidak masyarakat sipil di aras lokal mampu ditempatkan sebagai bagian dalam membangun negara. Tidak (sengaja) dipinggirka dari hiruk-pikuk demokrasi ala seleb. Karena bagaimana pun suara masyarakat bisa diartikan menjadi suara tuhan.

f.    Prospek Masa Depan Masyarakat Sipil di Aras Lokal dan Demokrasi di Indonesia.

Tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Namun berbicara tentang masa depan masyarakat sipil khusunya masyarakat diaras lokal dan masa depan demokrasi di Indonesia seakan memberi tanda tanya besar, mau dibawa kemana ?. menurut penulis masa depan masyarakat sipil ditingkat lokal akan mengalami transformasi dan hanya perlu konsolidasi dan rekonsolidasi diantara stakeholders, paling tidak rasa optimis itu lahir dari pemikir sosial seperti Franz Magnis Suseno, dan Larry Diamond. Perkembangan masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia harus diapresiasi walaupun masih ada kekurangan namun meminjam bahasa Franz Magnis Suseno – “Dinamis” yang berarti bahwa demokrasi sendiri mapun ciri-cirinya berkembang terus. Adalah bentuk kenegaraan yang tidak pernah dan memang tidak mungkin pernah selesai. Tak ada “demokrasi maksimal”.

Berhasilnya atau gagalnya proyek demokrasi di indonesia akhinrya akan tergantung dari apakah bangsa Indonesia berhasil mengembangkan sebuah budaya komunikasi politik yang mampu mengelola konfli-konflik secara wajar, tidak memberikan ruang kepada primordialisme dan kecondongan aliran yang berlebihan, serta memungkinkan terwujudnya konsensus dasar demokratis yang kokoh (mencari sosok demokrasi, 1997 : 74).

Senada optimisme Larry Diamond (2003), bahwa Masyarakat sipil dapat, dan umumnya harus, memainkan peranan sentral dalam membangun dan mengkonsolidasikan demokrasi. Perannya tidak menentukan, bahkan bukan yang paling penting, setidaknya bukan pada awalnya. Akan tetapi, semakin aktif, pluralistik, cerdas, dan semakin efektif ia menyeimbangkan tegangan-tengangan dalam huubungannya dengan negara (antara otonomi dan kerjasama, kewaspadaan dan loyalitas, skeptisisme dan kepercayaan, ketegasan dan kemasyayarakatan), semakin besar kemungkinan bagi demokrasi untuk tumbuh dan dan kekal. (hal : 319).

Kesimpulan

Masyarakat sipil di arena lokal menjadi entitas penting untuk membangun demokrasi walaupun terkadang terpinggirkan. Masyarakat lokal memberikan sebuah warna baru dalam demokratisasi di Indonesia, paling tidak dalam konteks sekarang.
Masyarakat sipil diaras lokal yang selalu mengalami peminggiran di arena publik memang menjadi dilema demokrasi. Seperti ungkapan optimisme yang diurai dari pemikir Franz Magnis Suseno dan Larry Diamond tentang masa depan masyarakat sipil dan demokrasi. Hal yang penting adalah konsolidasi dan pendidikan politik pada komunitas lokal.
Diskursus masyarakat sipil ditingkat lokal dan demokrasi bukanlah diskursus ruang hampa. Walaupun perjalanan demokrasi mengalami banyak kelemahan namun dengan kuatnya masyarakat sipil (terutama di aras lokal) diharapkan mampu membawa angin segar dalam kehidupan bernegara.

Referensi
Eide, Asborn, Catarina Krause & Allan Rosas (ed), 2001. Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Brill Academic Publishers.
Frans Magnis Suseno, 1997. Mencari Sosok Demokrasi : Sebuah Telaah Filosofis, PT. Gramedia Pustaka, Utama Jakarta.
Guerrero, J.E. Bernard. 2010. Democratizing States: Nuancing Mainstream State-Civil Society Relations. School of Labor and Industrial Relations University of the Philippines, Diliman.
Larry Daymond, 2003. Developing Democracy Toward Consolidation. IRE Press, Yogyakarta.
Suharko, 2005. Merajut Demokrasi (hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001). Tiara Wacana,Yogyakarta.
Media
http://socialpeace.wordpress.com/2007/11/10/masyarakat-sipil-dan-konsolidasi-demokrasi-daerah diakses, 22 Januari 2011
http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=72694. Diakses 22 Januari 2011
http://www.komunitasdemokrasi.or.id/comments.php?id=P79_0_10_0_C. Diakses jumat 22 Januari 2011
http://www.simpuldemokrasi.com/dinamika-demokrasi/wacana-demokrasi/1309-civil-society-dan-demokrasi-di-indonesia.html. diakses Jumat, 22 Januari 2011.
Kompas, 19/01/2011

Read Full Post »