Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Opini’ Category

kuliah online dari Bli Andi Arsana

a madeandi's life

Kuliah MG di Teknik Geodesi dan Geomatika UGM

Jika Anda dosen, mungkin Anda setuju dengan saya bahwa tugas selain mengajar kadang jauh lebih banyak jumlahnya. Selain urusan administrasi seperti BKD, SIPKD, SKP, dan singkatan-singkatan lain yang kadang membingungkan, ada juga tugas lain untuk memikirkan negara. Tidak jarang, seorang dosen diundang satu kementerian untuk dimintai pendapat. Bagi dosen yang berdomisili di luar Jakarta, panggilan-panggilan dan tugas non akademik ini kadang menyita lebih banyak waktu. Perjalanan pulang pergi ke Jakarta dari Jogja, misalnya, akan memakan waktu setidaknya sehari. Akibatnya, tugas mengajar di kampus bisa terabaikan.

Sebenarnya pilihannya bisa sederha yaitu dosen menolak undangan kementerian atau instansi tertentu dan fokus saja mengajar atau meneliti di kampus. Saya yakin ada dosen yang melakukan ini. Tidak demikian dengan saya karena berbagai pertimbangan. Sedapat mungkin undangan itu saya penuhi, terutama yang terkait erat dengan aktivitas berpikir dan melaksanakan kajian. Alasannya sederhana. Saya percaya data, informasi dan…

View original post 982 more words

Read Full Post »

Read Full Post »

REPUBLIKA.CO.ID: Oleh: Yudi Latif

Demokrasi tak bisa berumah di angin. Trilyunan uang terkuras, berbilang institusi tiruan dicangkokkan serta pelbagai prosedur baru digulirkan tak membuat rakyat kian berdaya secara politik. Perangkat keras demokrasi memang berhasil dipoles, tetapi perangkat lunaknya masih berjiwa tirani. Demokrasi berjalan dengan meninggalkan sang “demos” (rakyat jelata), seperti malin kundang yang melupakan ibunya sendiri.

Situasi demikian mengingatkan kembali sisi kegagalan demokrasi Indonesia pada dekade 1950-an. Menurut pandangan Ricklefs, kegagalan tersebut disebabkan oleh lemahnya fondasi demokrasi. ”Di sebuah negara yang masih ditandai oleh tingginya tingkat buta huruf, rendahnya pendidikan, buruknya kondisi ekonomi, lebarnya kesenjangan sosial, dan mentalitas otoritarian, wilayah politik masih merupakan hak istimewa milik sekelompok kecil elite politisi.”

Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi sosial tidak akan pernah muncul hanya mengandalkan reformasi kelembagaan politik dan ekonomi, melainkan perlu mengakar ke bumi reformasi budaya. Reformasi budaya merupakan fungsi dari perubahan proses belajar sosial secara kolektif, yang membawa transformasi tata nilai, ide dan jalan hidup. Dalam hal ini, terasa penting untuk memperhatikan jalinan erat antara budaya, politik
dan ekonomi, sebagai sesuatu yang tak terpisahkan. Seperti dingatkan oleh Anthony Giddens (1984), “Konsep budaya kita bersifat interaktif. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa alih-alih terpisah dari wilayah ekonomi, politik dan masyarakat, budaya merupakan medium pembentukan makna yang berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan lainnya dalam mempengaruhi semua bidang kehidupan, termasuk politik dan ekonomi.”

Budaya demokrasi mengandaikan adanya empati dan partisipasi; yakni kesanggupan untuk memahami dan menempatkan diri dalam situasi orang lain, yang menjadi anjakan bagi kesediaan berperan aktif dalam penyelesaian masalah-masalah kolektif. Kemampuan empati dan partisipasi ini bisa ditumbuhkan oleh kekuatan literasi (Lerner, 1958).

Dunia kelisanan adalah dunia pemusatan yang mengarah pada elitisme. Dalam tradisi kelisanan hanya ada sedikit orang yang memiliki akses terhadap sumber informasi. Kelangkaan ini menganugerahkan privilese khusus kepada sedikit elit yang membuatnya dominan secara politik. Adapun dunia keberaksaraan adalah dunia penyebaran. Perluasan kemampuan literasi dan jumlah bacaan mendorong desentralisasi penguasaan pengetahuan. Desentralisasi ini secara perlahan memerosotkan nilai sakral elitisme seraya memperkuat egalitarianisme.

Elitisme mengadung mentalitas narsistik yang berpusat pada diri sendiri, tanpa empati dan kesungguhan mengajak partisipasi. Egalitarianisme mengadung kepekaan akan kesedarajatan hak, oleh karenanya berusaha mencegah timbulnya dominasi dengan menggalakan partisipasi.

Tak heran, dalam negeri dengan tradisi literasi yang kuatlah demokrasi bisa tumbuh dengan kuat. Athena (Yunani) sering dirujuk sebagai ”ibu demokrasi” karena berakar pada tradisi literasi yang kuat, berkat penemuan alfabet. Peradaban Yunani dan Romawi adalah yang pertama di muka bumi yang berdiri di atas aktivitas baca-tulis masyarakat; pertama kali diperlengkapi dengan sarana-sarana berekspresi yang memadai dalam dunia tulis; pertama kali mampu menempatkan dunia tulis dalam sirkulasi umum (Havelock, 1982). Revolusi demokratik terjadi di Perancis (1848), tidak di Inggris sebagai pelopor revolusi industri, karena Perancis (Paris) saat itu merupakan masyarakat dengan tingkat literasi yang paling tinggi di Eropa (Rude, 1970).

Gambaran paling nyata dari demokrasi Barat kontemporer terletak pada derajat literasinya yang tinggi. Secara umum dipercaya bahwa naiknya tingkat literasi masyarakat mengarah pada kemunculan institusi-insitusi sosial yang rasional dan demokratis; juga pada perkembangan industrial serta pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kemunduran dalam tingkat literasi menimbulkan ancaman terhadap kemajuan dan demokrasi.

Kalangan sejarawan mencoba melukiskan secara spesifik tentang relasi antara literasi dan perkembangan sosial di Barat. Cipolla (1969) menemukan bahwa kendatipun pola sejarah tidaklah seragam, ‘tampak jelas bahwa seni menulis secara nyata dan tegas berkaitan dengan kondisi urbanisasi dan hubungan komersial.” Korelasi ini menarik kesimpulan bahwa literasi merupakan sebab pembangunan, suatu pandangan yang mendorong komitmen UNESCO untuk “melenyapkan iliterasi” pada tahun 2000 sebagai katalis bagi modernisasi (Graff, 1986).

Tingkat keberaksaraan dan keluasan erudisi masyarakat, khususnya di Indonesia, saat ini mendapatkan ancaman dari berbagai penjuru. Ancaman pertama datang dari “vokasionalisme baru” (new vocationalism), yakni suatu konsepsi utilitarian dari lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan keterampilan teknis. Dalam arus ini, pengajaran bahasa mengabaikan dimensi kesasteraan, seraya memberi perhatian yang berlebihan pada pengajaran tata-bahasa dalam disiplin keilmuan dan kejuruan yang spesifik.

Fenomena ini melahirkan apa yang disebut Frank Furedi (2006) sebagai ”the cult of philistinism”, pemujaan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap interes-interes material dan praktis. Universitas dan lembaga pendidikan lainnya sebagai benteng kedalaman ilmu mengalami proses peluluhan kegairahan intelektual, tergerus oleh dominasi etos manajerialisme dan instrumentalisme; suatu etos yang menghargai seni, budaya dan pendidikan sejauh yang menyedikan instrumen untuk melayani tujuan-tujuan praktis. Orang-orang yang membaca kesusateraan dan mengobarkan kegairahan intelektual berisiko dicap sebagai ’’elitis’, ’tak membumi’, dan ’marjinal’. Kedalaman ilmu dan wawasan kemanusiaan dihindari, kedangkalan dirayakan.

Ancaman kedua, berupa terpaan mendalam dan meluas dari multimedia, khususnya televisi. Selain biasnya terhadap kelisanan, kemaharajalelaannya di tanah air, saat tradisi literasi rapuh dan kesasteraan dimarjinalkan, memberi penguatan terhadap budaya kedangkalan seraya melemahkan fungsi-fungsi keberaksaraan.

Tekanan pada utilitarianisme dalam kelemahan tradisi literasi dan erudisi memberi ketimpangan pada kehidupan publik. Jagad politik dibanjiri politisi-tukang, dengan kelangkaan politisi-intelektual. Demokrasi yang mensyaratkan meritokrasi didarahi oleh mediokrasi, yang melumpuhkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian
nasional.

Demokrasi harus berakar di bumi. Demokrasi hanya bisa tumbuh subur jika tersedia basis literasi. Saatnya memuliakan keberaksaraan!

Red: Maman Sudiaman

Read Full Post »

Berburu beasiswa ala Bli Made Andi

a madeandi's life

Saya diundang oleh Berita Satu TV untuk dialog soal meraih beasiswa luar negeri. Silakan simak siaran ulangnya lewat Youtube berikut ini.

View original post

Read Full Post »

Hari ini 13 Mei 2013 saya memulai kembali mimpi yang telah lama saya rajut: belajar ke luar negeri.

Dan saya pun kembali menghidupkan semangat belajar yang hampir habis itu. jika semasa kuliah semangat belajar tergolong tinggi tapi entah, beberapa bulan ini malas belajar yang apalagi berbau bahasa Inggris.

Kesalahan pertama: tidak terbiasa mendengar, membaca dan bercakap bahasa Inggris.

Singkat cerita, kesalahan pertama itu saya sadari dan mencoba bangkit dari kemalasan belajar bahasa inggris. Membuka website VOA, dan buku-buku teks Inggris kembali menemani keseharian saya. Kebiasaan yang pernah saya lakukan ketika kuliah di pascasarjana UGM Yogyakarta.

Setelah beberapa hari membaca, saya kemudian bercakap dengan adik ipar saya yang kebetulan sudah mahir, baik bercakap, menulis, dan membaca dalam bahasa Inggris. Dengan bekal nekat, yang tentu saja harus menghilangkan rasa malu sebagai seorang kakak ataupun yang lebih tua bertanya pada yang lebih muda. Sedikit info saja, adik ipar saya dia nilai skor Toefl mencapai 580. Berbeda dengan saja yang tidak cukup 500 (bisa dibayangkan dibawah nilai skor seperti itu).

Kesalahan kedua: penyakit intelektual yang telah merasa hebat dan lebih tua adalah : angkuh dan merasa hebat.

Adik ipar saya akhirnya mau meladeni saya, dengan kesabarannya ia menyimak dan memberikan masukan. Saya akhirnya menyadari betapa ‘hancurnya’ bahasa Inggris saya. But its okey, the show must go on (memakai istilah ini biar dibilang tidak hancur banget :D). adik ipar saya mengoreksi dan memberikan tips agar lebih cepat dalam meningkatkan belajar tanpa harus kursus (mengingat kursus Bahasa Inggris di Kendari mahal). Dia lantas menyarankan sering membaca berita BBC, the Jakarta Post dan mendengar berita luar negeri yang berbahasa inggris.

Dengan modal tablet Samsung Galaxy milik sang istri, saya pun mengunduh podcast BBC, VOA. Beberapa dari itu saya rasa cukup untuk bisa dijadikan acuan belajar. Langkah ini saya lakukan dari pengalaman belajar adik ipar saya. Katanya setelah lulus kuliah S1 di Semarang, bahasa Inggris yang ia tahu hanya “yes” dan “no”. Kita sudah pasti tahu dia sedang bercanda untuk membesarkan hati saya. Dia membutuhkan tiga bulan membaca tiap hari minimal dua artikel dan hasilnya? Poin 580.

Saat ini saya melatih diri dengan membaca satu artikel setiap hari dari BBC atau VOA dan akan saya lihat hasilnya satu, dua, tiga atau setahun lagi atau…

Selain itu untuk menambah semangat belajar keluar negeri tak lupa menyempatkan singgah di blog Bli  Made Andi Arsana: http://madeandi.com/ dan Kanda Yusran Darmawan: http://www.timur-angin.com/ dari mereka saya merawat mimpi keluar negeri.

Read Full Post »

–ketika memberi bersiaplah melupakan

ADAKAH pemberian benar-benar tulus? Bagi Derrida, memberi bisa menjadi masalah. Semua patut dicurigai.

Bermula dari essai Marcel Mauss tentang Potlatch Derrida mulai memperingatkan tentang pemberian. Konsep Potlacth adalah sebuah kebiasaan memberi dalam suku Malenesia [di Indonesia bisa disebut sumbangan]. Potlatch sendiri sebagai mana ungkapan Romo Haryatmoko dalam sebuah kuliah umum di gedung lengkung itu adalah kebiasaan memberi dan menerima yang tak kunjung henti, dan begitu seterusnya yang menjadi kekhasan suku Malenesia. Dalam hal ini sistem pemberian yang diperturkarkan. Untuk mengantar esai Mauss, saya mengutip esai itu yang dikutip Romo (pemberian, hal 197-199):
 
Di Malenesia, kita telah menyaksikan bahwa pemberian-pemberian berputar pada keyakinan bahwa pemberian-pemberian itu akan dikembalikan dengan jaminannya. Jaminannya ialah keutamaan yang dari hal yang memberikan. Dalam setiap masyarakat, wajar bila hakekat pemberian itu mengikat kewajiban dengan tenggat ‘waktu’ tertentu…
 
[Mauss yang sadar tentang pentingnya waktu pemberian agaknya meletakkan ‘waktu’ sebagai unsur penting dalam pemberian tapi menjadi masalah bagi Derrida karena tetap mengharap imbalan]

Memberi sebenarya mengandung konotasi positif berhubung dengan sesuatu yang baik, saleh, dermawan, murah hati yang sumber segala kemahalimpaan hidup. sampai-sampai dalam kekuranganpun orang rela memberi. Sifat alturisme menjadi lazim dilakukan sebagai wujud kepedulian sosial.

Apa yang salah disini? Menggunakan Dekonstruksi ala Derrida. Apa gunanya mempertanyakan sesuatu yang baik (memberi) padahal tidak ada masalah disitu karena mengandung kebaikan hati? Bagi Derrida pemberian itu virus. Alasannya jika sesuatu pemberian yang mengharapkan imbalan seperti halnya ucapan, tanda jasa, terimakasih, pujian akhirnya meniadakan keutamaan pemberian.

Tidak ada sesuatu di luar. Melalui dekontruksi Derrida mengurai hal ihwal pemberian ini (yang tentu mengerti struktur bahasanya). Derrida yang membaca esai Mauss ‘esai tentang pemberian’ mengkiritisi konsep potlacth ini. Dengan memulai dengan sebuah pertayaan masihkah disebut memberi jika pada pemberian masuk dalam lingkaran—memberi-menerima, terimakasih, utang-melunasi, balas jasa, ingatan, simbol ungkapan lainnya? Baginya memberi tidak ada harapan akan dikembalikan ke pemberi dalam apapun. Meminjam—Romo Haryatmoko—jika memberi anggaplah itu tak dibalas (pentingnya melupakan).

Haryatmoko menambahkan, ketika terjadi pemberian, rasa terimakasih tidak akan pernah menggantikan secara memadai pemberian itu. Namun, begitu penerima mengucapkan terimakasih, ia meniadakan pemberian itu dengan menawarkan sesuatu yang setara. Disini terjadi lingkaran yang melingkupi pemberian dalam bentuk gerak untuk memiliki kembali. Namun pernytaan Derrida ini bisa saja ditolak atau tidak lagi bermkna ketika seseorang menggunakan motif ekonomi. Memberi harus juga menerima, disitu prinsi keadilannya. Ketika orang sudah menggunakan motif ekonomi maka Derrida bisa saja tak dapat dipakai.

Kembali ke Derrida, bentuk kegialaan dari memberi adalah melupakan. “Lupa” tidak dikaitkan dengan lupa ingatan namun melupakan sengaja secara sadar. Melupakan bahwa telah terjadi pemberian dan melupakan bahwa telah memberi anggap sebagai suatu kelupaan. Yang menjadi masalah kemudian bahwa pemberian juga mengandung kekuasaan. Goffman dalam teori pertukarannya mengganggap bahwa semakin sering orang diberi semakin seseorang merasa ketergantungan pada si pemberi. Sulitnya membedakan sekarang adalah apakah pemberian menandung nalar ekonomi atau nalar sosial. Tapi disini pentingnya bahwa pemberian tidak pernah lepas dari motif. Derrida mencoba berkata jika memberi kita harus benar-benar lupa bahwa kita pernah memberi.

Sampai sekarang saya masih sulit untuk melupakan kebiasaan saya mengingat pemberian selama apapun itu. bagaimana dengan anda sahabat? 🙂

Read Full Post »

Masyarakat kita sekarang hidup di zaman kekerasan. memandang realitas, kekerasan menggejala dimana-mana, menguras energi yang mewujud pada kekerasan fisik, juga psikologis. Saban hari di media (cetak dan elektronik) kini banyak bermuatan berita kekerasan. Di keluarga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan antar pendukung pilkada, kekerasan antar mahasiswa, kekerasan antar suporter bola, kekerasan antar keyakinan, kekerasan antar kampung sampai kekerasan yang melibatkan negara.

Gandhi mengingatkan kekerasan adalah tanda akhir dari peradaban manusia. Namun anehnya sebagian kita suka dengan kekerasan. Kekerasan sering terjadi namun sedikit nada untuk membuka ruang diskursus (jika boleh di kata tidak ada) yang hadir di warung kopi, sekolah, hingga kampus. Padahal kekerasan menjadi arena yang selalu hadir disetiap ruang.

Kekerasan walaupun hidup dengan manusia namun untuk mengartikan kekerasan meninggalkan banyak pertanyaan sehingga menjawabnya pun sulit. term ini tumbuh dan berkembang di masyarakat baik desa maupun kota, baik berskala kecil maupun besar. Tak dapat terhitung lagi berapa kerugian materi dan non-materi akibat kekerasan. Memori kolektif belum hilang ketika kekerasan terjadi di kampus, sebagai misal. Kerugian tak bisa dibilang sedikit.

Untuk hal ini kekerasan lahir ketika show of force (penunjukkan kekuatan). Kekerasan selalu menunjukkan kekuatan (massa, senjata). Adalah Hannah Arendt yang memasuki arena kekerasan sebagai subjek utama. Filsuf Amerika kelahiran Jerman ini memberi pemahaman bahwa kekerasan itu tidak pernah bisa legitim namun kadang dibenarkan, kekerasan yang dibenarkan jika, pertama, kekerasan sebagai respon ketidakadilan, kedua, kekerasan dibenarkan jika memungkinkan membuka ruang politik.

Kekerasan terjadi menurutnya karena manusia kehilangan rasionalitasnya (irrasional). Sederhanya, manusia melakukan kekerasan jika kehilangan cara berfikir jernih yang mengakibatkan manusia kehilanghan kendali dan akhirnya emosional. Beragam bentuk kekerasan dalam masyarakat, mulai teror, konflik komunal, diskriminasi, bahkan kekerasan penguasan (pemerintah) pada rakyatnya. Walau kekerasan abad ini tidak lebih besar dari zaman penjajahan di Indonesia beberapa abad silam (Belanda dan Jepang), kemudian berlanjut hingga orde baru, namun kekerasan seolah-olah menjadi jalan keluar masyarakat yang katanya ramah, santun dan berbudaya.

Krisis Solidaritas

Boleh dikata, krisis solidaritas terjadi karena globalisasi. Paradoks yang dibawanya menghilangkan sisi manusia memandang dunia yang lain. Ruang-ruang sosial menjadi sempit dan melahirkan segregasi yang berbasis etnisitas, dan identitas kelompok. Cara pandang “insider” dan “ousider” selalu hadir dalam sentimen berdasarkan identitas.

Pesona globalisasi telah diikuti dengan nilai-nilai yang memudar. Paling tidak nilai humanisme terganti menjadi dehumanisasi. Globalisasi disatu sisi memang dirayakan, namun disisi lain harus ditangisi, paling tidak pemaknaan atas relasi-relasi sosial yang merenggang. Hal ini bukan tanpa sebab karena globalisasi telah memasuki ruang-ruang yang jauh di masyarakat yang dulunya dianggap “terlarang” semisal seni, budaya, norma dan cara hidup masyarakat.

Bersangkut dengan globalisasi itu, beberapa hal mengapa kekerasan terjadi, pertama, perkembangan manusia ditandai dengan sikap dilema dalam hidup. Mengutip pemikir Edwar Said, dalam tesisnya Orientalisme (2010), menyinggung bahwa perkembangan manusia tengah dilanda oleh kegagalan dan frustasi. Dewasa ini dalam konteks ber-masyarakat terjadi ketidakpastian dalam kondisi sosial, ketimpangan ekonomi serta pereduksian pemaknaan agama, identitas yang akhirnya memicu kekerasan.

Kedua, jika negara dan perangkat-perangkatnya gagal melindungi rakyat. Lemahnya negara juga diikuti dengan menguatnya gerakan-gerakan radikal yang akhirnya menimbulkan kekerasan. Kondisi ini telah membuka kesadaran sekaligus respon atas globalisasi. Kondisi ini disebut meminjam istilah Sindhunata, dilema globalisasi.

Ada orang yang mengatakan prilaku kekerasan dekat dengan kebodohan (sebagai catatan, kebodohan tidak diidentikkan dengan rendahnya pendidikan), karena kekerasan terjadi ketika manusia kehilangan kecerdasannya. Walau istilah itu terkesan sarkastik, hal ini bisa menjadi konfimasi betulkah kita tidak cerdas sehingga mau saja melakukan kekerasan ?.

Read Full Post »

Older Posts »